Latest Event Updates

Perilaku Memilih Dalam Pilkada

Posted on Updated on


Perilaku memilih merupakan bentuk dari partisipasi politik dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dari demokrasi. Partisipasi politik – termasuk didalamnya partisipasi dalam pemilu – adalah tindakan seorang warga negara biasa yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik (Verba dan Nie, 1972). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan “perilaku” sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam definisi ini mengandung nilai bahwa perilaku merupakan reaksi terhadap stimulus baik secara internal (psikologis) maupun eksternal (sosiologis).

Berangkat dari definisi diatas, pertanyaannya kemudian adalah faktor-faktor atau rangsangan apa yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pilkada? Apa yang mempengaruhi pemilih lebih memilih kandidat A daripada kandidat B? dan apakah faktor-faktor tersebut bersifat tetap atau dapat berubah? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan yaitu: pendekatan sosiologis (mazhab colombia), pendekatan sosio-psilogis (mazhab Michigan dan pendekatan ekonomi (rational choice). Tulisan ini akan melihat ketiga pendekatan dalam perspektif Pemilu ditingkat lokal atau Pilkada.

Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini percaya bahwa perilaku memilih seseorang ditentukan oleh karakter dan latar belakang sosiologisnya seperti kedaerahan, etniksitas, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan ras. Sebagai contoh, seseorang pemilih menentukan pilihan politiknya pada kandidat A karena adanya ikatan kedaerahan dengan pemilih. Pemilih menentukan kandidat B karena pemilih menilai kandidat memiliki ketaatan dalam beragama.

Beberapa penelitan terdahulu (Gaffar, Kristiadi, Agustino, Asfar) menyimpulkan jika diantara faktor sosiologis yang siginifikan paling berpengaruh terhadap perilaku memilih adalah faktor agama, kedaerahan dan etnik/suku. Dalam konteks Pilkada, pasangan calon yang dinilai paling agamis; mewakilli daerah dengan pemilih besar; serta suku yang mayoritas, berpeluang untuk mendapatkan dukungan politik dari mayoritas pemilih. Pengejawantahan dari pendekatan ini, pasangan calon harus dapat mewakili daerah-daerah dengan pemilih besar serta membangun pencitraan yang agamis.

Namun demikian, Mujani (2008) mengatakan jika faktor sosiologis memiliki pengaruh yang cenderung menurun dari pemilu ke pemilu. Faktor sosiologis tidak mampu menjelaskan perubahan pilihan politik pemilih yang cepat, karena logikanya status sosial pemilih/masyarakat adalah tetap (tidak berubah), namun pilihan politiknya terbukti terjadi perubahan dari pemilu ke pemilu. Hal ini dijawab oleh Mujani bahwa faktor sosiologis menjadi tidak berpengaruh jika telah dikontrol oleh faktor ekonomi dan sosio-psikologis.

Pendekatan Ekonomi (rational choice)

Pendekatan ini diadaptasi dari ilmu ekonomi yaitu pemilih bertindak rasional dengan memilih partai politik atau kandidat yang dianggap mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya atau menekan kerugian sekecil-kecilnya. Down (1957) menjelaskan jika pemilih akan memilih kandidat atau partainya pemerintah jika masyarakat menilai kinerja pemerintah mendatangkan perbaikan ekonomi ditingkat keluarga & masyarakat. Sebaliknya, pemilih akan beralih di partai atau kandidat “oposisi” jika pemerintah gagal dalam meningkatkan perekonomian keluarga & masyarakat.

Pendekatan ini cukup mampu menjelaskan perubahan pemenang dari pemilu ke pemilu. PDIP pada pemilu 1999, Partai Demokrat pada pemilu 2009, serta PDIP pada pemilu 2014, atau kemenangan kandidat Capres pada Pilpres.

Pertanyaanya, bagaiamana dalam konteks Pemilu lokal/Pilkada? Rumusnya: pemilih akan memilih kandidat incumbent jika masyarakat menilai kinerja yang bersangkutan mampu meningkatkan perekonomian keluarga & masyarakat. Sebaliknya, pemilih akan memilih kandidat lain yang berperan sebagai “oposisi” jika kinerja incumbent dinilai tidak mampu meningkatkan perekonomian mereka, dengan syarat posisi “oposisi” harus tampak jelas dan tegas bukan berdiri pada posisi yang abu-abu.

Pengejawantahan dalam pendekatan ini, incumbent harus mampu menyampaikan keberhasilan kinerjanya disektor ekonomi kepada masyarakat luas, terkadang perubahan terjadi tetapi tidak disadari sehingga dibutuhkan sosialisasi. Sementara itu bagi si “penantang”/”oposisi”, harus mampu menawarkan program tandingan peningkatan ekonomi masyarakat yang jauh lebih baik dibandingkan incumbent. Program yang ditawarkan tersebut hendaknya menjawab tantangan serta kebutuhan riil ditingkat masyarakat, tidak makro tetapi mikro.

Pendekatan Sosio-Psikologis

Pendekatan ini lahir dari kritikan bahwa asumsi pemilih yang punya daya sosial-ekonomi lebih baik dan berada dalam suatu jaringan sosial belum tentu berpartisipasi dalam pemilu bila ia tidak tertarik atau tidak punya ikatan psikologis dengan partai atau kandidat tertentu. Campbell (1960) menejelaskan jika faktor psikologis individu memilki peran signifikan dalam menentukan pilihan politik seseorang, faktor psikologis tersebut terdiri dari 3 (tiga) hal, yakni identifikasi kepartaian, orientasi kandidat dan orientasi isu kampanye.

Aplikasi pendekatan ini dalam Pilkada, pemilih yang telah mengidentifikasikan dirinya dengan partai tertentu akan memilih kandidat yang diusung oleh partai tersebut. Pemilih akan memilih kandidat yang memiliki karakter personal baik seperti tegas, berintegritas, berwibawa, ramah dll. Pemilh akan memilih kandidat yang menawarkan isu kampanye yang sesuai dengan kebutuhan pemilih, seperti: pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dll.

Pada beberapa Pilkada kita temui fakta bahwa kandidat yang diusung oleh mayoritas partai di DPRD tidak selamanya berbanding lurus dengan perolehan suara kandidat. Artinya orientasi pemilih pada daerah tersebut bukan kepada partai namun kepada kandidatnya. Semetara itu hasil penelitian Kadek (2012) pada Pilkada Kabupaten Tabanan, Bali tahun 2010 menyimpulkan jika siapapun calon bupati yang diusung oleh PDIP akan menjadi pemenang Pilkada. Artinya orientasi pemilih pada Kabupaten Tabanan, Bali lebih cenderung ke partai politik dibanding kandidat.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada konteks Pilkada pemilih lebih cenderung pada faktor orientasi kandidat dibanding partai politik dan hanya pada daerah-daerah tertentu yang memang menjadi basis ideologis partai sejak lama kondisi sebaliknya terjadi. Namun juga tidak dipungkiri jika semakin banyak partai pendukung maka akan semakin memudahkan dalam pembentukan struktur pemenangan hingga level desa/kelurahan karena melekat pada struktur partai.

Ketiga pendekatan diatas tidak serta merta dapat digeneralisasi untuk satu daerah. Tipologi dan karakteristik sosial budaya masyarakat yang berbeda menyebabkan karakteristik pemilih antara daerah satu dengan lainnya dapat berbeda. Misalnya masyarakat perkotaan dengan karaktersitik heterogen, mobilisasi tinggi, keterbukaan informasi, memiliki kecenderungan pemilihnya pada pendekatan ekonomi (ratioanal choice) atau sosiso-psikologis. Sementara itu, masyarakat perdesaan yang memiliki karakteristik homogen, tradisional, tingkat kekerabatan tinggi, memiliki kecenderungan pemilihnya dengan pendekatan sosiologis atau sosio-psikologis.

Link: http://www.metrojambi.com/v1/home/kolom/36502-perilaku-memilih-dalam-pilkada.html

Pelembagaan Partai Politik

Posted on


Fenomena pelembagaan partai politik menjadi kajian yang menarik dalam studi politik. Sejarah tumbuh kembang partai politik di Indonesia ditandai oleh dua hal yaitu tokoh politik dan aliran politik. Banyak partai yang hadir pada masa lalu atau masa kini dibentuk oleh tokoh politik yang memiliki resource yang kuat. Partai politik juga dibentuk sebagai artikulasi kepentingan politik aliran, baik itu secara keagamaan atau politik.

Tipologi aliran politik seperti yang dirumuskan oleh Herbert Feith pada tahun 1960-an sudah tidak relevan lagi dalam memandang partai politik sekarang. Kecenderungan partai politik adalah menangkap semuanya (catch all), partai sekuler menjadi semakin agamis dan partai agamis bergerak menjadi nasionalis, partai massa berlomba menjadi partai kader dan partai kader memperbesar konstituennya menjadi partai massa.

Menurunnya fenomena politik aliran diatas tidak berlaku pada fenomena politik ketokohan. Partai politik yang dibentuk karena faktor kekuatan tokoh politik masih mengambil tempat dalam kancah politik sekarang, bahkan partai-partai tersebut mampu lolos ambang parlementary threshold untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Saiful Munjani (2010) menjelaskan bahwa hal ini memperlihatkan perilaku memilih masyarakat kita sangat dipengaruhi oleh faktor tokoh politik sentral di suatu partai, faktor identifikasi kepartaian yang selama dekade 1990-an menjadi faktor yang cukup berpengaruh menjadi kurang relevan lagi.

Sejarah pekembangan partai politik di Indonesia ditandai dengan hadirnya parpol sebagai sarana politik seorang tokoh politik untuk mengaktualisasikan kepentingan politik dirinya atau kelompoknya. Hal seperti ini juga dapat dilihat pada munculnya partai politik paska reformasi. Sebagian dari partai politik yang hadir di parlemen sekarang pada awal kemunculannya merupakan aktulasasi dari person individu tokoh politik. Ada yang masih menancapkan hegemoninya dan ada yang sudah melepaskan hegemoni politiknya secara perlahan.

Membangun Sistem Kelembagaan

Sebagai salah satu pilar demokrasi, tantangan bagi partai politik di Indonesia kedepannya adalah mewujudkan pelembagaan partai politik yang kuat serta mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal. Pelembagaan partai politik ditujukan untuk membangun partai yang modern, mampu beradaptasi, otonom, serta memiliki ketahanan dan kemampuan dalam mengelola konflik.

Randall dan Svasand (2002) memahami pelembagaan partai politik sebagai proses pemantapan baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku, maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (the process by which the party becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and of attitudes and culture). Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural, tetapi inti terhadap proses pelembagaan partai politik ditentukan oleh dua aspek yaitu aspek sistem (system) dan tokoh (actor).

Pelembagaan sistem meliputi proses pembuatan keputusan, identitas nilai, pengelolaan sumber daya, mekanisme penyelesaikan konflik, dan kemampuan menyesuaikan diri (survival). Partai yang modern dan kuat mensyaratkan hal-hal tersebut diatas sebagai suatu keharusan dalam membangun partai politik.

Sementara itu personifikasi individu (actor) pada suatu partai politik merupakan kondisi yang kurang menguntungkan bagi upaya pelembagaan partai. Memang benar pada awal-awal partai mulai membangun kelembagaan, tokoh politik menjadi alat pemersatu dan ideologisasi partai, akan tetapi seiring waktu ketergantungan partai politik terhadap personifikasi individu justru akan menjadikan partai ketergantungan dan tidak dapat bersikap secara independen. Partai yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap seorang individu tidak akan dapat beradapatasi dan bertahan dalam perkembangan politik kedepannya.

Membangun Identitas Nilai Partai

Kecenderungan partai yang bergerak ketengah (catch all) tidak menguntungkan bagi pembangunan politik Indonesia kedepannya. Sebagai contoh pertanyaan sederhana: “Apa yang membedakan partai politik yang satu dengan yang lainnya pada Pemilu 2014 yang lalu?” seluruh partai menjadikan program peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai program prioritas, seluruh partai menjadikan aspek penegakan hukum sebagai hal yang harus diperjuangkan, seluruh partai menjadikan isu pendidikan dan kesehatan murah sebagai kebijakan yang akan dijalankan ketika berkuasa. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Seluruh partai memiliki platform yang relatif hampir sama.

Pada zaman Orde Lama, partai dibentuk sebagai aktualisasi ideologis/aliran. PNI mengaktualisasikan ideologi nasionalis, Partai NU dibentuk sebagai artikulasi kepentingan kalangan Nahdiyin, Partai Masyumi dibentuk sebagai aktualisasi kalangan Islam modernis. Pada zaman sekarang, identitas nilai partai tidak lagi tampak jelas. Semua partai memiliki kecenderungan untuk menuju pada titik tengah, tidak nasionalis dan tidak agamis. Partai-partai politik memasang isu-isu populis pada saat kampanye dengan harapan mampu mendulang suara ketika Pemilu.

Kondisi ini dapat dipahami karena beratnya perjuangan partai politik untuk merebut suara rakyat. Akan tetapi dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini tidak akan mampu membangun pondasi politik yang kuat, karena partai politik akan bersikap praktis-pragmatis bukan strategis-ideologis. Perjuangan paska Pemilu lebih dipengaruhi aspek-aspek transaksional-pragmatis dibandingkan perjuangan ideologis.

Terkait hal ini sudah waktunya baik partai politik mencoba kembali menginternalisasikan identitas nilai yang selama ini diyakini telah ada dipartai sebagai bangunan identifikasi partai. Partai poltik dengan sistem yang kuat, modern, tidak tergantung dengan individu akan semakin kuat jika ditopang dengan identitias nilai yang menjadi platform partai.

Ditengah hiruk pikuk agenda musyawarah nasional dan musyarawah daerah partai politik, sudah saatnya menjelang Pemilu 2019 partai politik memulai upaya untuk membangun pelembagaan partai yang modern dan kuat. Partai politik merupakan pilar penting bagi terwujudnya demokrasi di negara ini. Pilar yang kuat diyakini akan mampu mewujudkan sistem politik yang stabil dan kedepannya diyakini juga mampu mengartikulasikan kepentingan konstituen secara maksimal.

Dimuat pada media online metrojambi.com,

Link: http://www.metrojambi.com/v1/home/kolom/34639-pelembagaan-partai-politik.html

Dilema Sistem Presidensial-Multipartai

Posted on


Mainwaring (2008) meyakini bahwa hanya empat negara penganut sistem presidensial yang berhasil dalam menciptakan pemerintah yang efektif dan stabil. Keempat negara tersebut adalah Amerika Serikat, Costa Rica, Columbia, dan Venezuela. Argumen ini memunculkan pandangan bahwa sistem multipartai tidak kompatibel dengan sistem presidensial sehingga sistem ini lebih cocok diterapkan dalam sistem pemerintahan yang berkarakter parlementer.  Sebaliknya sistem Presidensial lebih kompatibel dengan sistem dua partai, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Benarkah? Lalu bagaimana dengan konteks Indonesia?

Di Indonesia, periode pertama paska Pilpres (2004), pemerintahan SBY-JK menggalang koalisi besar – koalisi kerayatan – yang didukung 8 partai politik dengan total perolehan 403 kursi DPR atau sebesar 73%. Pada periode kedua pemerintahan SBY-Boediono menggalang koalisi yang lebih besar yakni 6 partai dengan total perolehan 423 kursi DPR atau sebesar 75%. Lalu bagaimana berjalannya pemerintahan SBY pada periode pertama dan kedua?

Kenyataannya pemerintahan SBY terjebak pada kondisi politik insentif. Presiden menggunakan politik transaksional, dimana loyalitas dukungan partai politik koalisi terhadap pemerintahan ditukar dengan insentif posisi kursi menteri di kabinet. Pemerintahan SBY menggunakan strategi menjatuhkan hukuman (punisment) terhadap partai politik yang dianggap tidak loyal dengan jalan reshufle kabinet atau memperbesar politik insentif dalam pembagian kekuasaan sehingga partai koalisi tetap loyal.

Model insentif ini dalam realitanya berjalan tidak efektif. Partai koalisi seringkali terbelah dalam menyikapi kebijakan presiden terutama kebijakan-kebijakan yang tidak populis dimata rakyat seperti kenaikan BBM. Selain itu, partai politik tetap saja melakukan manuver di Parlemen dengan beragam kepentingan sesaat yang akan diperjuangkan. SBY sebagai pemegang mandat secara langsung dari rakyat, tetap harus berjuang keras mengakomodir kepentingan politik koalisi pendukungnya. Keputusan-keputusan Presiden banyak “tersandera” oleh kepentingan koalisi pendukungnya. Partai-partai non-pemerintahan juga akan menggunakan wewenangnya di Parlemen sebagai alat untuk bernegosiasi dengan presiden. Dalam konteks semacam itu, hak angket, interpelasi  dan menyatakan pendapat bisa menjadi alat untuk bernegosiasi dengan presiden terutama dalam momentum politik tertentu (AA.GN Ari Dwipayana, 2011).

Dilema Pemerintahan Jokowi-JK

Pada pemeritahan Jokowi-JK, Koalisi Indonesia Hebat didukung oleh 5 partai politik dengan kekuatan 246 kursi DPR atau sebesar 44. Sementara partai diluar pemerintahan juga berjumlah 5 partai dengan kekuatan jauh lebih besar, yakni 314 kursi DPR atau sebesar 56%.

Koalisi minoritas ini terbukti diawal pemerintahan telah melakukan manuver politik yang tidak menguntungkan secara politik bagi stabilitas eksekutif. Tercatat beberapa kali momentum politik penting seperti pemilihan pimpinan DPR, pembentukan alat kelengkapan dewan dan pengesahan RUU Pilkada, koalisi pemerintah bisa dikatakan kalah dalam pertarungan politik di DPR. Demikian juga ketika proses pengangkatan Kapolri akhir-akhir ini, suka tidak suka hal ini salah satunya disebabkan tidak kuatnya dukungan pemerintah di DPR yang menyebabkan Presiden tidak mampu untuk mengambil keputusan secara tegas.

Kondisi ini ditambah dengan figur Presiden yang tidak memiliki kekuatan politik pada salah satu partai politik di parlemen. Jika dibandingkan pada pemerintahan SBY lalu, SBY adalah figur sentral pengambil keputusan di Partai Demokrat dengan perolehan 148 kursi di DPR (Pemilu 2009), sehingga SBY dan Partai Demokrat dapat memainkan manuver politik untuk kepentingan mendukung kebijakan pemerintahan.

Memperkuat Institusi Kepresidenan

Hal diatas membuktikan jika dalam konteks Indonesia, sistem presidensial-multipartai juga berjalan tidak efektif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mainwaring (2008) pada awal tulisan diatas. Lalu harus bagaimana?

Menurut penulis, opsi untuk kembali ke sistem parlementer bukan pilihan yang tepat. Indonesia memiliki sejarah kelam pada sistem parlementer diawal kemerdekaan. Sementara itu, opsi kembali pada sistem dwi-partai atau tri-partai seperti zaman orde baru juga bukan pilihan yang baik. Kemajemukan masyarakat Indonesia diyakini tidak dapat diakomodir kepentingan politiknya hanya oleh 2 atau 3 partai politik saja.

Hanta Yuda (2010) merumuskan 3 disain institusi politik untuk memperkuat sistem presidensial-multipartai, yakni disain pemilu, disain institusi parlemen dan disain institusi kepresidenan. Penulis lebih menilai jika penguatan institusi kepresidenan lebih prioritas untuk memperkuat sistem presidensial-multipartai. Disain institusi kepresidenan diarahkan untuk memperkuat posisi presiden terhadap legislatif, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden.

Salah satu agenda rekayasa yang patut dipertimbangkan yaitu menata ulang sistem legislasi. Proses legislasi selama ini dilakukan melalui kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR. Rancangan UU bisa diajukan oleh Pemerintah maupun inisiatif DPR, akan tetapi pada faktanya rancangan UU sebagian besar diajukan oleh Pemerintah. Kedepannya perlu dipikirkan agar kewenangan membuat rancangan UU berada di tangan DPR, kemudian diajukan kepada pemerintah untuk dibahas bersama sebelum disahkan. Akan tetapi, Presiden diberikan hak veto untuk tidak menyetujui rancangan UU yang diajukan oleh DPR tersebut.

Disain ini memiliki 2 keuntungan, yakni Pertama, secara tidak langsung akan memperkuat fungsi DPR yaitu fungsi legislasi; Kedua, akan memperkuat posisi presiden yang memiliki hak veto untuk tidak meyetujui RUU yang diajukan. Pada intinya tetap suatu undang-undang harus disetujui secara bersama (legislatif & eksekutif), namun prosedurnya berbeda dan muara persetujuan bukan di Parlemen tetapi di Presiden.

Kedepannya, kita menginginkan agar energi politik rakyat dapat disalurkan untuk hal-hal yang produktif, memperdebatkan program pembangunan, pengentasan kemiskinan, dll, bukan menggunakan energi untuk menonton dan memperdebatkan dinamika tarik-menarik kepentingan politik antar elite parpol berkuasa dengan elite parpol oposisi. Kedepannya kita ingin institusi kepresidenan menjadi lebih kuat ditengah kepentingan multipartai.

Tulisan ini di muat pada media online metrojambi.com, 13 Februari 2015

Link: http://www.metrojambi.com/v1/home/kolom/34303-dilema-sistem-presidensial-multipartai.html

Mengapa Pilkada Langsung (Catatan Menjelang Pembahasan Perpu Pilkada)

Posted on Updated on


Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam waktu dekat DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk membahas dan memutuskan menerima atau menolak Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota atau biasa disingkat Perpu Pilkada.

Lahirnya Perpu Pilkada berawal dari dinamika politik paska Pilpres dengan terpilihnya pasangan calon Ir. Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kekuatan politik di DPR terbelah menjadi 2, yaitu partai pendukung pasangan calon Prabowo-Hatta dan partai-partai pendukung pasangan calon Jokowi-Jusuf Kalla. Kedua blok kekuatan politik berseteru dalam proses pengesahan RUU Pilkada yang hasilnya sama-sama kita ketahui “dimenangkan” oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yaitu Pilkada melalui DPRD.

Pengesahan RUU Pilkada ini disikapi secara luas oleh publik melalui media massa, twitter, facebook dll. Pada era sekarang, kehendak publik dapat secara cepat dan tepat diketahui melalui sarana informasi teknologi tersebut. Dapat disimpulkan – tanpa harus melalui survei apalagi referendum – bahwa publik menolak pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Aksi penolakan terhadap pengesahan RUU Pilkada tersebut paling kuat diartikulasikan melalui media Twitter. Bahkan beberapa hastag penolakan RUU Pilkada menjadi trending topic tingkat 1 dunia dan tentu saja hal ini secara langsung menyebabkan citra Presiden SBY saat itu menjadi kurang baik dimata dunia.

Mengapa Pilkada Langsung?

Konstitusi kita menegaskan bahwa Pilkada dilaksanakan secara demokratis. MK menafsirkan makna demokratis tersebut yaitu baik Pilkada langsung maupun tidak langsung (melalui DPRD) sama-sama konstitusional dan demokratis. Pertanyaannya kemudian, lalu mengapa publik secara luas menginginkan Pilkada langsung? Pertanyaan ini penulis jawab dengan pendekatan filosofis sebagai berikut.

Pertama, Pilkada langsung lebih demokratis. Demokratis yang dimaksud disini merujuk pada proses Pilkada yang dilaksanakan secara langsung bersifat terbuka dan melibatkan semua individu masyarakat. Definisi sederhana dari demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat. Makna “oleh rakyat” menjadi roh dari demokrasi, sehingga memilih kepala daerah lebih demokratis jika melibatkan masyarakat luas dibanding melalui sistem perwakilan.

Kedua, Pilkada langsung menjaga kedaulatan rakyat. Makna “kedaulatan rakyat” merujuk pada kekuasaan pada hakekatnya ada pada setiap individu masyarakat untuk kemudian guna membentuk pemerintahan yang mengurusi segenap lapisan masyarakat “diserahkan” sebagian kedaulatan atau kekuasaan tersebut kepada pemerintah. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mengatur kehidupan masyarakat.

Ketiga, Melalui Pilkada langsung legitimasi pemerintahan lebih kuat. Kekuasaan yang bersumber dari basis elektoral tersebut dinamakan legitimasi. Jika Pilkada dilaksanakan melalui DPRD legitimasi yang diperoleh kepala daerah bersumber dari masyarakat yang diwakili oleh wakilnya di DPRD. Persoalannya apakah pernah anggota DPRD mendiskusikan terlebih dahulu dengan konstituennya ketika akan memilih kepala daerah jika Pilkada tidak langsung? Sangat jarang atau bahkan mungkin tidak pernah hal ini dilakukan. Ini kemudian yang menimbulkan distorsi terhadap asumsi bahwa pemilihan melalui DPRD juga mencerminkan pilihan rakyat. Pilkada langsung menjamin bahwa legitimasi Kepala Daerah secara langsung diperoleh dari mayoritas masyarakat. Analoginya, mana yang lebih kuat legitimasi Presiden yang dipilih oleh MPR pada zaman orde baru atau Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat seperti sekarang?

Menjawab Pemborosan Anggaran, Politik Uang & Konflik Horizontal

Pengalaman 10 tahun terakhir penyelenggaraan Pilkada telah menimbulkan pemborosan anggaran. Namun alasan ini tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk mengubah pola pemilihan menjadi perwakilan oleh DPRD. Perpu No 1 Tahun 2014 mengamanahkan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2015, 2018 dan Pemilu daerah serentak pada tahun 2020. Pilkada serentak merupakan solusi terbaik untuk menjawab efek negatif borosnya anggaran dalam pelaksanaan Pilkada. 65% komponen pembiayaan Pilkada diperuntukan untuk honorarium badan ad hoc (PPK, PPS dan KPPS), sehingga jika Pilkada diselenggarakan secara serentak dapat menghemat anggaran negara.

Pada sisi lain, pengalaman Pilkada juga diwarnai dengan merebaknya praktek politik uang (voting buying) yang tidak dapat dipungkiri jika praktek ini terus menerus terjadi akan merusak sendi kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun praktek politik uang tidak hanya terjadi pada Pilkada langsung, pada pelaksanaan Pilkada tidak langsung pun patut diduga praktek ini juga terjadi. Artinya, kedua sistem pemilihan memiliki potensi terjadinya politik uang. Mengatasi hal ini solusi yang lebih tepat dibutuhkan adalah adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat untuk menindak pelaku politik uang.

Faktor lain yang menjadi dasar argumentasi pihak yang menginginkan Pilkada tidak langsung adalah asumsi Pilkada langsung sering menimbulkan konflik horizontal ditengah masyarakat. Menurut penulis, asumsi ini tidak sepenuhnya benar. Indonesia merupakan negara yang sedang membangun demokrasi. Negara kita sedang melalui fase konsolidasi demokrasi. Pada fase ini, pelembagaan budaya demokrasi ditandai dengan gesekan kepentingan yang terkadang cenderung keras. Menurut pengamatan penulis, jika dibandingkan proses konsolidasi demokrasi di negara-negara lain, Indonesia termasuk bangsa yang cepat dalam membangun budaya demokrasi. Suatu saat masyarakat kita akan terbiasa dengan iklim kompetisi dan kontestasi dan memang untuk tercapainya ini membutuhkan waktu lama.

Seorang pakar di televisi pernah menyatakan bahwa bernegara ini adalah persoalan kesepakatan diantara eleman bangsa. Sudah jelas jika Pilkada secara langsung maupun tidak langsung adalah konstitusional. Tinggal kemudian dikembalikan kepada kita semua, apakah memilih Pilkada langsung atau tidak langsung. Jika merujuk Survei yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas pada tanggal 10-12 September 2014, bahwa 91% masyarakat Indonesia menilai Pilkada secara langsung lebih demokratis dibanding Pilkada melalui DPRD.

 

Tulisan ini dimuat pada media online metrojambi.com, Selasa 20 Januari 2015, link: http://www.metrojambi.com/v1/home/kolom/33687–mengapa-pilkada-langsung-catatan-menjelang-pembahasan-perpu-pilkada.html

Perilaku Non Voting Dalam Pemilu

Posted on


Isitilah perilaku non voting dalam bahasa Indonesia diartikan tidak memilih atau lebih dikenal dengan golput (golongan putih). Dalam beberbagai literatur perilaku memilih, perilaku non voting umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam Pemilu[1]. Non voting merupakan mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara pada Pemilu[2]. Oleh karenanya perilaku non voting umumnya dimanifestasikan dalam bentuk ketidakhadiran dalam bilik suara[3].

Arbi Sanit [4] menggunakan konsep perilaku non voting atau golput untuk merujuk pada tiga fenomena berikut: Pertama, orang yang tidak menghadiri TPS sebagia aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu atau sistem politik yang ada. Kedua, orang yang menghadiri TPS namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, seperti menusuk lebih dari satu tanda gambar. Ketiga, orang yang menggunakan hak pilihnya namun dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks ini, perilaku non voting merupakan refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan.

Gejala perilaku non voting telah terjadi sejak masa orde baru dimana sistem politik hegemoni saat itu di jalankan oleh rezim Soeharto. Penelitian Muhammad Asfar terhadap perilaku non voting dilakukan pada masa orde baru yaitu tahun 1996 – 1997 yang membawa pada kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:[5]

Pertama, berdasarkan pendekatan sosiologis, bahwa para non-voter memiliki karakteristik sosial secara pendidikan memadai (tinggi), pekerjaan yang bervariasi (pengusaha, PNS, aktivis LSM, dan petani), para non-voter berkecenerungan memiliki latar belakang aktif di organisasi sosial dan kemahasiswaan, dari sisi pendapatan para non-voter mengaku penghasilannya cukup atau lebih dari cukup.

Kedua, berdasarkan pendekatan sosio-psikologis, bahwa pada non-voter yang diteliti memiliki tipe kepribadian yang toleran dan tidak otoriter. Para non-voter juga mengaku sangat terbuka terhadap berbagai saran dan kritik dari orang lain dan tidak pernah berpikir bahwa orang lain harus berpikiran, bersikap dan berperilaku seperti mereka. Para non-voter secara orientasi kepribadian mempunyai orientasi kepribadian anomi yang dimanifestasikan melalui penilaian mereka yang menganggap aktivitas politik (voting) sebagai sesuatu yang sia-sia yang disebabkan ketidakmampuan lembaga-lembaga demokrasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Disamping itu, para non-voter umumnya memiliki pengalaman sosialisasi politik yang kurang menyenangkan, seperti pernah dikecewakan partai politik atau kecewa terhadap penampilan institusi-institusi demokrasi.

Ketiga, berdasarkan pendekatan pilihan rasioal, bahwa pada non-voter yang diteliti mempunyai persepsi dan evaluasi kurang baik terhadap sistem politik dibuktikan dengan dwi fungsi ABRI, perlemahan institusi demokrasi seperti DPR dan PDRD, serta evaluasi kurang baik terhadap sistem Pemilu yang dibuktikan dengan penggabungan partai politik, pelaksanaan pemilu yang tidak jujur dan adil, serta keterlibatan ABRI dan Birokrasi untuk pemenangan Golkar.

Keempat, berdasarkan faktor kepercayaan publik, bahwa para non-voter yang diteliti memiliki kepercayaan politik yang sangat rendah. Kepercayaan politk ini ditujukan kepada: tidak berfungsinya lembaga perwakilan (DPR dan DPRD), tidak berfungsinya lembaga peradilan (Pengadilan Negeri), praktek korupsi kolusi dan nepotisme serta kebijakan-kebijakan pemerintahan orde baru yang tidak kondusif bagi proses demokrasi.

Kelima, perilaku non-voting umumnya dimanifestasikan dalam bentuk ketidakhadiran di tempat pemungutan suara. Separuh non-voter memanifestasikan perilaku tidak memilih dalam bentuk semacam ini. Sementara itu, separuh lainya dimanifestasikan dalam bentuk mencoblos semua tanda gambar, mencoblos bagian putih dari kartu suara dan tidak mencoblos sama sekali.

Beberapa penelitian pada masa era reformasi juga menempatkan penyebab non-voting pada pemilih di Indonesia tidak jauh berbeda hasilnya dengan hasil penelitian Muhammad Asfar diatas. Evan[6] dalam tulisannya juga mengatakan bahwa penyebab perilaku non voting hampir sama seperti kesimpulan penelitian Muhammad Asfar yaitu voter registration, sociodemographics (age, gender, ethnic group, education, income, union membership), type of electoral system, dan socioeconomic. Instrumen-instrumen ini dapat menjadi variabel dalam melihat perilaku non-voting.

Bismar Ariyanto[7] membuat kesimpulan penelitiannya bahwa penyebab perilaku non-voting disebabkan oleh 2 hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi faktor teknis dan faktor pekerjaan. Faktor teknis yang penulis maksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor pekerjaan merupakan pekerjaan sehari-hari pemilih. Berdasarkan data BPS tahun 2010 bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, dimana penghasilannya terkait dengan intensitasnya bekerja. Banyak pemilih yang tidak memilih karena tidak mau meninggalkan pekerjaannya.

Faktor eksternal meliputi faktor administrasi, faktor sosialisasi dan faktor politik. Faktor adminisistratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Faktor sosialisasi adalah faktor tidak memilihnya pemilih karena kurangnya informasi yang diperoleh terkait jadwal dan tempat pemilihan serta kurangnya kesadaran politik. Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Menurut penulis, semakin tingginya angka golput tidak dapat diasumsikan bahwa demokrasi tidak semakin baik. Banyak faktor yang menyebabkan pemilih golput sehingga perlu hati-hati dalam membangun preposisi. Jika sebagian besar golput karena disebabkan alasan politik-ideologis maka perlu menjadi kekhawatiran terhadap tingginya angka Golput. Tetapi jika Golput lebih banyak karena faktor teknis-administrasi dan pilihan rasional, maka tidak perlu tingginya angka Golput dikhawatirkan.

[1] Muhammad Asfar, Perilaku Non Voting Di Bawah Sistem Politik Hegemonik, Tesis Program Studi Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogjakarta, 1998. Hal 173.

[2] Bismar Ariyanto, Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu, Dalam Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011. Hal. 54

[3] Perilaku non voting bisa juga dalam bentuk misalnya merusak surat suara seperti di negara brazil, australia, belgia dan italia. Perilaku non voting semacam ini umumya dipakai oleh para pemilih sebagai bentuk protes terhadap pihak pemerintah atau suatu rezim yang biasanya terjadi pada negara-negara yang menerapkan hukum wajib memilih (compulsary). Sumber Muhammad Asfar, op.cit, hal. 172

[4] Arbi Sanit, Aneka Pandangan Fenomena Golput, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992, Hal: 39

[5] Muhammad Asfar, Op.Cit, hal. 206 – 216.

[6] Jocelyn A. J. Evans, Voters & Voting An Introduction, London: Sage Publication, 2004: hal: 146-169

[7] Bismar Ariyanto, Op.Cit, hal: 56

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih berdasarkan teori rational choice

Posted on


Model pilihan rasional bersumber pada karya Anthony Downs, James Buchannan, Gordon Tullock dan Manchur Olsen.[1] Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh penilaian terhadap keadaan ekonomi-sosial-politik ditingkat individu (egosentrik) dan ditingkat lokal-regional-nasional (sosiotropik).

Pendekatan ini berkembang atas kritikan terhadap kedua pendekatan sebelumnya baik itu pendekatan sosiologis maupun pendekatan psikologis yang menempatkan pemilih pada ruang dan waktu yang kosong (determinan). Pemilih seakan-akan menjadi pion yang mudah ditebak langkahnya. Pendekatan sosiologis menekankan bahwa perilaku memilih ditentukan oleh struktur sosial masyarakat seperti umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, agama dll. Perilaku memilih merupakan faktor yang ditentukan oleh struktur-struktur sosial tadi.

Pada pendekatan psikologis mengasumsikan jika perilaku memilih individu ditentukan oleh faktor psikis seseorang seperti identifikasi diri terhadap partai politik, kesukaan terhadap kualitas kepribadian kandidat, dan informasi politik. Pendekatan ini menekan bahwa perilaku memilih ditentukan oleh faktor-faktor psikis tadi. Sementara itu, menurut pendekatan pilihan rasional, yang menentukan dalam sebuah pemilu bukanlah adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari warga.[2] Pendekatan sosiologis dan psikologis menempatkan individu sebagai obyek yang tidak dapat bertindak “bebas” karena ditentukan oleh struktur sosial dan aspek psikis atau disebutkan juga determinan, sementara pilihan rasional menempatkan individu sebagai aspek yang bebas atau voluntary dalam menentukan pilihannya.

Menurut Anthony Downs melalui deskripsinya mengenai homo economicus, bahwa sang pemilih rasional hanya menuruti kepentinganya sendiri atau kalaupun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingannya sendiri diatas kepentingan orang lain. Ini sebut juga dengan self-interest axiom. Walaupun menurut Downs, tidak semua orang merupakan orang yang egois, namun ia tiba pada kesimpulan bahwa “sosok-sosok heroik” ini dari segi jumlah dapat diabaikan. Manusia bertindak egois, terutama oleh karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan material mereka, yakni pemasukan atau harga benda mereka. Jika hal ini diterapkan kepada perilaku pemilih, maka ini berarti bahwa pemilih yang rasional akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Pemilih tidak terlalu tertarik kepada konsep politis sebuah partai, melainkan kepada keuntungan terbesar yagn dapat ia peroleh apabila partai ini menduduki pemerintah dibandingkan dengan partai lain[3].

Pendekatan pilihan rasional dalam kajian perilaku pemilih diadaptasi dari ilmu ekonomi yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Maka dalam perilaku memilih rasional (rational choice), pemilih bertindak rasional yaitu memilih partai politik atau kandidat yang dianggap mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya dan menekan kerugian sekecil-kecilnya.

Down menjelaskan bahwa perilaku memilih berhungan dengan kebijakan pemerintah (government actions) dalam suatu periode sebelum Pemilu dilaksanakan. Perilaku memilih ditentukan manfaat terhadap pendapatan yang diterima akibat dari kebijakan pemerintah atau kepercayaan terhadap janji politik dari parta oposisi.

“Voting decision is based on a comparasion of the utility income he actually received during this period from the actions of the incumbent party and those he believes he would have received had each of the opposition parties been in power”.[4]

 

“……….He votes for whatever party he believes would provide him with the highest utilities income from government action”[5]

Down menjelaskan secara makro bahwa government action selain dipengaruhi oleh sektor swasta juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Kontek masyarakat disini salah satunya adalah harapan pemerintah untuk dipilih kembali. Kaitan terhadap hal ini adalah preposisi bahwa masyarakat akan memilih kembali partai atau kandidat pemerintah jika ada manfaat pendapatan (utilities income) yang mereka terima akibat kebijakan pemerintah. Atau jika hal ini tidak diterima oleh masyarakat, maka mereka akan memilih partai oposisi. Terhadap hal ini dapat diketahui bahwa prasyarat pilihan rasional adalah adanya sistem multipartai dan oposisi.

Down menyatakan bahwa seorang pemilih umumnya tidak memiliki informasi yang baik dibidang politik oleh karena informasi yang diterima tidak seimbang, sehingga menyebabkan mereka memilih tidak rasional. Terhadap hal ini diketahui prasyarat lainya dari pilihan rasional adalah adanya akses informasi terhadap kebijakan pemerintah oleh masyarakat, tanpa akses informasi ini mustahil masyarakat dapat menilai kebijakan pemerintah dikaitkan dengan manfaat pendapatan (utilities income).

Teori Downs ini kemudian dapat membantu menjelaskan kemunduran tingkat partisipasi pemilu pada tahun 1980 an dan 1990 an di Jerman[6]. Dalam penelitian Saiful Munjani juga menjadikan pendekatan pilihan rasional (rational choice/ekonomi-politik) untuk menjelaskan fenomena atau trend perilaku memilih masyarakat Indonesia pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009[7].

Menurut perspektif rasionalitas pemilih, seseorang berprilaku rasional yakni menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Model ini memberi perhatian pada dinamika ekonomi-politik, sehingga asumsinya pilihan politik banyak dibentuk oleh evaluasi atas kondisi ekonomi, personal maupun kolektif. Evaluasi positif warga terhadap kondisi ekonomi akan memberikan reward (ganjaran) terhadap pejabat yang sedang menjabat. Sebaliknya, jika evaluasinya negatif, maka dia akan memberikan hukuman terhadapnya dengan cara memmilih pihak oposisi.

Orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya: kehidupan ekonomi. Bagaimana seseorang pemilih mengetahui bahwa partai dan calon tertentu dapat membantu mencapai kepentingan ekonominya tersebut tidak membutuhkan informasi yang terlalu detail dan akurat, cukup dengan mempersepsikan keadaan ekonomi dirinya (egosentrik) dibawah sebuah pemerintahan (partai atau calon).

Dalam model ekonomi-politik ini ditekankan bahwa perilaku politik pemilih dipengaruhi oleh kepentingan ekonominya (manfaat ekonomi). Bila keadaan ekonomi rumah tangga seseorang pemilh dibawa pemerintahan sekarang lebih baik dibanding periode sebelumnya, maka pemilih tersebut cenderung akan memilih partai atau calon presiden yang sedang memerintah sekarang dan begitu juga sebaliknya.

Salah satu penelitian yang menggunakan teori pilihan rasional (rational choice) di Indonesia adalah studi oleh Saiful Munjani dkk[8]. Studi ini salah satunya untuk menjawab pertanyaan: mengapa PDIP menang pada Pemilu 1999, Partai Golkar menang pada 2004, dan kemudian Partai Demokrat menang pada tahun 2009. Hampir 3 kali Pemilu paska reformasi dimenangkan oleh partai yang berbeda. Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat dijelaskan dengan pendekatan pilihan rasional melalu 2 variabel yaitu:

  1. Evaluasi atas kinerja pemerintah
  2. Evaluasi atas tingkat pendapatan diri dan keluarga

[1] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 92

[2] Dieter Roth, Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode. Jakarta: Friedrish-Naumann-Stiftung fur die Freiheit. 2008. hal. 48.

[3] Roth, Op.Cit hal. 49. Kutipan dari Buku karya Anthony Down, Economic Theory of Democracy, New York 1957.

[4] Anthony Down, An Ecnomic Theory Of Political Action In A Democracy, at The Journal of Political Economy, Volume 65, Issue 2. US: 1957. Hal. 140

[5] Ibid, hal 143

[6] Roth, Op.Cit hal. 51

[7] Saiful Munjani, R. William Liddle, Kuskridho Ambardi, Kuasa Rakyat, Jakarta: Mizan Publika. 2012. hal 98

[8] Penelitian Saiful Munjani dkk diperoleh dari data survey oleh Lembaga Suvey Indonesia (LSI) dalam rentang waktu Pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009. Penelitian ini merupakan satu-satunya studi tentang perilaku memilih dalah skala nasional (banyak penelitian perilaku memilih mengambil sampel daerah tertentu saja). Selain itu penelitian ini dirasa cukup lengkap, karena menggunakan ketiga pendekatan (sosiologis, psikologis dan pilihan rasional) dalam memotret perilaku memilih di Indonesia.

Pendekatan Behavioralism Pada Perilaku Pemilih

Posted on


Penulis & Judul Sumber : SP. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
: Dr. Afan Gaffar, Revolusi Behavioralisme, Yogjakarta: FISIP, UGM.
Topik : Pendekatan Behavioralism Pada Perilaku Pemilih
  1. Deskripsi

Dalam Buku Teori Politik Modern (SP. Varma) bahasan tentang Behavioralisme dikupas pada BAB 2 dengan judul BAB Revolusi Behavioralisme Dalam Ilmu Politik: Arti, Tujuan, dan Batasan-Batasan. Sementara itu tulisan Dr. Afan Gaffar merupakan diktat perkuliahan/bahan ajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, UGM yeng membahas tentang sejarah behavioralisme, ruang lingkup, dan konsep-konsepnya.

  1. Ringkasan Buku Afan Gaffar
  • Behavioralisme lahir karena adanya ketidakpuasan kalangan sarjana politik terhadap prosedur atau cara melakukan studi politik tradisional yaitu salah satunya ketidakpuasan terhadap para sarjana politik terhadap analisis yang sifatnya semata-mata deskriptif.
  • Faktor lain lahirnya behavioralisme adalah pengaruh dari penganut aliran positivisme dan pada waktu itu di Amerika semakin berkembang pengumpulan pendapat umum dengan menggunakan reknis riset survey melalui kombinasi dengan matematika dan statistik
  • Periodesasi berkembang behavioralisme dapat dilihat pada tabel dibawah
Periode Keterangan
Perang Dunia II s/d 1949. Pada periode ini behavioralisme belum menunjukkan wajah yang jelas sebagai sebuah gerakan, akan tetapi tanda-tanda kehadirannya sudah mulai dilihat
1950 s/d pertengahan 1950-an Behavioralisme sudah membawa dampak yang sangat besar baik dalam hal penelaahan ilmu politik maupun dalam profesi mereka yang belajar ilmu politik.
1950 s/d 1982 Penentang behavioralisme memberikan kritik-kritik tajam sehingga usaha untuk memperbaiki metode dan prosedur analisis lebih ditingkatkan lagi.
  • Basis keyakinan atau kredo pada sarjana ilmu politik yang menganut paradima behavioralisme digolongkan sebagai berikut:
  1. Keteraturan, sarjana politik percaya jika perilaku politik manusia dapat diamati secara teratur karena perilaku tersebut menunjukkan kesamaan. Dengan demikian generalisasi ataupun teori-teori dapat mempunyai makna atau nilai eksplanatif dan prediktif
  2. Verifikasi, kesahihan generalisasi atau sebuah teori haruslah secara prinsipil dapat diuji, tentu saja yang berkaitan dengan perilaku yang relevan dengan generalisasi atau teori yang bersangkutan.
  3. Techniques, artinya cara untuk memperoleh dan menginterpretasi data tidaklah dilakukan dengan begitu saja. Data harus diamati dengan seksama dengan melibatkan metode dan teknik yang cermat, terutama dalam pengamatan, pencatatan, dan analisis perilaku.
  4. Kuantifikasi, ketepatan dalam mencatat dan mempresentasikan data mengharuskan adanya pengukuran dan kuantifikasi dengan cara yang sangat obyektif
  5. Nilai-Nilai, sistem nilai dan ekpslanasi yang empirik haruslah dapat dipisahkan. Oleh karena itu netralitas dalam mengadakan eksplanasi sangat diperhatikan.
  6. Sistematik, penelitian haruslah dilaksanakan secara sistematik. Artinya haruslah ada hubungan yang jelas dan erat antara teori dan riset, karena riset yang tidak diarahkan oleh teori dapat bersifat trivial (sepele), sebaliknya teori yang tidak didukung oleh data akan tidak ada artinya.
  7. Ilmu Murni, penggunaan ilmu pengetahuan merupakan abgian dari usaha ilmiah. Akan tetapi pemahaman dan eksplanasi dari perilaku politik hendaklah mengawali atau sebagai basis bagi usaha untuk menyelesaikan masalah yang taktis dalam kehidupan masyarakat
  8. Integrasi, karena ilmu sosial berhubungan dengan keseluruhan kehidupan manusia, penelitian politik dapat tidak memperhatikan temuan-temuan dari disiplin ilmu lainny hanyalah apabila ida dapat membawa resiko yang melemahkan hasil penelitian itu sendiri
  • Behavioralisme dapat dipandang sebagai usaha untuk mengubah ilmu politik dari ilmu yang baru memiliki pra-paradigma menuju ke tingkat ilmu yang sudah memiliki paradigma jauh lebih canggih dan kuat.
  • Pelopor studi ilmu poilitik ilmiah adalah Charles E. Merriam, William Bennet Munro dan George E. G. Catlin. Ketiga ilmuwan ini memiliki paradigma dan pemikiran yang sama terhadap studi ilmu politik (lihat tabel 1).
  • Persamaan pemikian ketiga ilmuwan tersebut adalah bahwa ilmu politik harus dapat seperti ilmu lainnya yang dapat mengukur secara pasti atau melakukan prediksi berdasarkan hukum-hukumnya.
  • Behavioralisme memberikan dampak yang positif dalam beberapa hal, antara lain:
  1. Khasanah perbendaharaan kata dalam ilmu politik menjadi semakin bertambah kaya, seperti check and balances, demand and support, input-output, unit of analysis.
  2. Adanya peningkatan perhatian terhadpa perbaikan alat analisis dan metodologi
  • Behavioralisme tidak memiliki paradigma. Jika kita artikan paradigma sebagai cara pandang dunia, maka ilmuwan behavioralisme tidak memilikinya. Artinya revolusi behavioralisme tidaklah sama sekali berhasil menggantikan studi politik secara tradisional atau bahkan konvergensi.

Kritik-Kritik Terhadap Behavioralisme

  • Menjadikan ilmu politik seperti sains tidak mungkin berhasil karena ilmu politik tidak memiliki unit pengamatan yang konstan yang dapat dipergunakan sebagai variabel yang dapat diukur.
  • Ilmu Politik tidaklah dan tidak akan menjadi ilmu yang sebenarnya seperti halnya ilmu alamiah, alasannya ilmu politik berhubungan dengan gejala manusa yang selalu dapat mengubah sikap, motif, dan perilakunya.
  • Terlalu banyak variabel yang harus dikontrol, sehingga sangat sulit untuk menciptakan apa yang disebut laws seperti halnya ilmu alamiah.
  • Perilaku politik yang tampak hanyalah memperlihatkan sebagian dari gejala. Individu yang berbeda dapat memperlihatkan gejala yang sama akan tetapi dengan arti atua makna yang berbeda.
  • Kuantifikasi mensyaratkan konsep dan alat pengukur yang dapat dipercaya, akan tetapi ilmu politik tidak memiliki kedua-duanya.

 

Kesimpulan

Ilmu politik telah mengalami perkembangan yang sangat besar, baik menyangkut metodologinya maupun yang berkaitan dengan apa yang menjadi pusat perhatiannya. Salah satu yang menyebabkan perubahan tersebut adalah terjadinya revolusi behavioralisme yang membawa dampak yang sangat luas seperti yang dirasakan sekarang.

Tabel 1. Pemikiran Behavioralisme dari 3 orang ilmuwan Politik

Charles E. Merriam William Bennet Munro George E. G. Catlin
–      Dimasa awal perkembangan ilmu politik, Charles E. Merriam melalui bukunya The New Science of Politics, mengusulkan untuk mengadakan rekonstruksi metode studi ilmu politik yaitu dengan menekankan pada studi politik yang berorientasi pada penyelesaian masalah dengan meminjam konsep dari ilmu lainnya terutama statistik dan psikologi.

–      Menekankan pada pentingnya netralitas nilai yang bersifat normatif sehingga obyektifitas akan dapat dicapai.

–      Jika ilmu politik dapat saja menciptakan fundamental laws atau hukum yang mampu menjelaskan gejala politik, khususnya perilaku politik. Hukum-hukum tersebut akan dapat diungkapkan dengan lebih jelas apabila ilmuwan ilmu politik tidak lagi mengafiliasikan dirinya dengan filsafat dan sosiologi dan lebih banyak mengadopsi metodologi dan obyektifitas ilmu alamiah.

–      Bahwa ilmu politik harus mencari konsep-konsep yang mampu mengadakan test yang senyatanya dan untuk itu ilmu politik harus menekankan pada pengamatan kehidupan yang aktual sehingga prediksi dengan dasar laws tersebut dapat menciptakan kepastian seperti ilmu eksakta, karena perilaku manusia pada umumnya selalu dimodifikasi oleh pengalaman dan alam itu sendiri, sehingga perilaku menunjukkan uniformitas atau pola yang teratur.

–       bahwa ilmu politik dapat membuat prediksi seperti halnya ilmu alamiah, jika sesuatu dilaksanakan maka tentu saja akan ada efeknya, sepanjang elemen-elemen yang lainnya sama. Bagi Catlin dengan berkaca pada ilmu ekonomi, bahwa ilmu politik berasumsi bahwa manusia didorong oleh keinginan untuk mendominasi, oleh karena itu subject metter yang utama bagi ilmu politik adalah kekuasaan atau power. Arena politik hendaknya dipandang sebagai pasar bagi kekuasaan.

–       Ilmu Politik harus menekankan pada cara, metode dan sarana, bukan kepada tujuan

  1. Ringkasan Buku SP. Varma
  • Behavioralisme menekankan bahwa yang dapat diakui sebagai data adalah data yang validitasnya didasarkan atas observasi, yang diperoleh melalui penggunaan panca-indera atau peralatan mekanis.
  • Kaum tradisonalis percaya jika kaum behavioralis telah membuat disiplin ini lebih sadar serta kritis terhadap dirinya sendiri, membuatnya terbuka terhadap pengaruh interdisipliner yang begitu penting dan perbaikan teknik serta metodologi penelitian.
  • Perdebatan Pendekatan Behavioralisme dan Tradisionalisme berdasarkan komponen utama behavioralisme menurut David Easton :
Komponen Behavioralisme Tradisionalisme
Regularitas Kaum behavioralis percaya jika perilaku politik dapat diekspresikan dalam generalisasi atau teori yang mampu menjelaskan serta meramalkan fenomena politik Perilaku manusia tidak dapat dipelajari dengan objektifitas. Terlalu banyak variabel dalam fenomena politik sehingga tidak dapat mengarah pada generalisasi atas penemuan hukum-hukum tentang perilaku manusia
Verifikasi Ilmu pengetahuan supaya valid harus terdiri dari proposisi yang telah mengalami pengujian yang bersifat empiris dan semua fakta yan gada harus didasarkan pada observasi. Fenomena yang benar-benar dapat diamati, hanya merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan pengetahuan yang harus didapatkan
Teknik Kaum behavioralis mempunyai komitmen kuat terhadap pentingnya penggunaan teknik yang tepat untuk mendapatkan dan menginterpretasikan data, serta tehradap pemanfaatan riset atau metode. Data dalam ilmu sosial tidak mungkin objektif dan maslah teknik tidak seharusnya mengorbankan isi penelitian.
Kuantifikasi, Data dalam penelitian ilmu politik harus dapat dikuantifikasi melalui pengukuran yang seksama. Banyak permasalahan penting yang tidak dapat dikuantifikasi
Nilai Nilai dan Fakta merupakan dua hal yang terpisah dan secara analitis harus dijaga agar tetap berbeda. Sehingga penelitian ilmiah harus bebas nilai Masalah politik yang signifikan selalu melibatkan masalah moral dan etika. Sehingga penelian menjadi tidak bebas nilai.
Sistematisasi Penelitian dalam ilmu politik harus sistematis yaitu harus diorientasikan pada teori serta dibimbing oleh teori. Penelitian berbicara dari segi teori nilai
Ilmu Murni Teori dan penerapannya merupakan bagian dari suatu usaha ilmiah Tujuan ilmuwan sosial adalah bisa menemukan pemecahan yang tepat atas kesulitan yang ada dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tersebut diubah
Integrasi Ilmu Pemahaman terhadap fenomena politik membutuhkan integrasi ilmu antara ilmu politik, ekonomi, budaya dan yang lainnya Terlalu banyak meminjam konsep serta teknik dari ilmu lain justru akan menimbulkan kebingungan serta menimbulkan ketergangungan ilmu politik terhadap ilmu lain.

Terhadap perdebatan antara behavioralisme dan tradisionalisme terdapat 2 (dua) hal penting, yaitu

  1. Ada suatu usaha, apapun alasananya, dalam ilmu sosial untuk lebih bersifat ilmiah
  2. Tumbuhnya kesadaran dalam semua cabang ilmu sosial untuk lebih bersifat inter-disipliner.
  • Terdapat 3 tahap perkembangan behavioralisme yaitu sebelum perang dunia II, awal 1950-an s/d 1960, dan tahun 1960-an.
  • Prestasi behavioralisme dalam ilmu politik antara lain: analisa isi, analisa kasus, wawancara dan pengamatan dan statistik.
  • Sejumlah pendekatan baru juga dikembangkan oleh kaum behavioralisme yaitu seperti analisa struktural fungsional, analisa input-output, teori permainan (game theory), model lapangan (field model) dan yang lainnya.
  • Kaum behavioralisme terlalu memusatkan perhatian pada perilaku individu dan kelompok, mereka kurang memberikan perhatian pada lembaga-lembaga.
  • Tujuan ilmu politik behavioral bukanlah tercapainya suatu kehidupan yang baik, tetapi memahami dan menggambarkan berbagai fenomena politik secara realistis serta meramalkan sesuatu. Tujuan utamanya adalah menjadikan suatu ilmu pengetahuan demi kepentingan ilmu pengetahuan.
  • Suatu teori tidak sekedar merupakan suatu deskripsi, tetapi juga merupakan alat analisa, seperangkat prinsip atau pola konsepsional yang dapat membantu menjelaskan serta meramalkan suatu fenomena.