Latest Event Updates

Politik Hukum Kampanye Pilkada*

Posted on


Screen Shot 2015-09-28 at 3.18.10 AMPolitik hukum didefinsikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum. Tulisan ini akan mengulas arah kebijakan pada pengaturan tentang Kampanye pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa kita sebut dengan istilah Pilkada.

Perbedaan Kampanye Dengan Pilkada Terdahulu

Terdapat beberapa perbedaan pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak tahun 2015 yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan Pilkada terdahulu yang diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU 12 Tahun 2008.

Pertama, Perubahan paling signifikan yakni pada ketentuan masa kampanye. Pada Pilkada terdahulu, kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara (pasal 75 UU 32/2004), sementara pada Pilkada serentak tahun 2015 masa kampanye dilaksanakan 3 hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang (Pasal 67 ayat 1, UU 8/2015) atau dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Artinya pada Pilkada serentak 2015, masa kampanye jauh lebih lama dibandingkan Pilkada terdahulu.

Kedua, Pilkada serentak 2015 mengatur bahwa beberapa bentuk kampanye difasilitasi oleh KPU yang didanai dari APBN atau APBD, sementara pada Pilkada terdahulu seluruh bentuk kampanye difasilitasi dan didanai oleh pasangan calon kepala daerah. Kampanye yang didanai oleh negara/daerah ini terdiri dari 4 bentuk kampanye, yakni: debat kandidat, bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan kampanye media massa.

Politik Hukum Kampanye Pilkada Serentak 2015

Berdasarkan kedua perbedaan diatas, penulis mencoba melihat politik hukum pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak tahun 2015.

Pertama, kebijakan untuk memberikan waktu yang cukup untuk kampanye. Pemberian alokasi waktu yang cukup ini memberikan peluang bagi kandidat kepala daerah untuk berkampanye dan bersosialisasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dengan menawarkan visi, misi dan program kerja. Masa kampanye 14 hari pada Pilkada terdahulu dianggap tidak cukup waktu untuk mengajak dan meyakinkan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi, waktu yang sempit menggiring kandidat kepala daerah untuk melakukan curi start kampanye dan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Dengan alokasi waktu yang cukup luas ini diharapkan kandidat kepala daerah dapat menemui pemilih secara langsung, berdialog dan bertatap muka. Melalui ini diharapkan pemilih dapat mengenal dan meyakini bahwa kandidat yang akan dipilihnya merupakan calon pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat nantinya jika terpilih.

Kedua, kebijakan memberikan kesempatan yang adil bagi kandidat. Kemampuan atau resources kandidat kepala daerah tidak sama, ada yang mampu dan ada juga yang kurang mampu. Kebijakan fasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, bahan kampanye serta iklan media yang bersumber dari anggaran negara atau daerah akan menciptakan keadilan bagi kandidat. Setiap kandidat kepala daerah akan mendapatkan alokasi jumlah dan bentuk yang sama alat peraga kampanye dalam bentuk baliho, umbul-umbul dan spanduk. Kandidat kepala daerah juga mendapatkan alokasi jumlah dan nilai yang sama bahan kampanye dalam bentuk selebaran, brosur, pamflet dan poster. Kebijakan ini ditujukan agar kandidat kepala daerah memiliki kesempatan yang sama dalam bersosialisasi atau berkampanye dengan menggunakan bahan dan alat peraga yang secara jumlah dan bentuk sama.

Ketiga, kebijakan mendekatkan kandidat dengan pemilih. Masa kampanye yang cukup lama dan larangan bagi kandidat kepala daerah untuk memproduksi alat peraga dan bahan kampanye, menggiring kandidat kepala daerah untuk menggunakan metode kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Proporsi kampanye yang lebih besar dengan menggunakan baliho, spanduk, umbul-umbul dll, diyakini tidak mampu menjadikan kandidat lebih dekat dengan masyarakat/pemilih. Selain itu, efek langsungnya masyarakat/pemilih hanya dapat menilai kandidat dari baliho, spanduk atau umbul-umbul yang dilihat, bukan dari hasil proses mengenali visi, misi dan program kerja. Kebijakan ini menyebabkan kandidat di “paksa” menggunakan masa kampanye untuk bertemu sebanyak-banyaknya dengan masyarakat untuk menawarkan visi, misi dan program. Kebijakan ini menciptakan kondisi: kandidat menemui pemilih dan pemilih dapat mengenal kandidat.

Keempat, kebijakan kampanye yang mengedepankan pendidikan politik. Pasal 63 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2015 secara tegas menyampaikan arah kebijakan kampanye dalam Pilkada serentak yakni: “kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”. Pendidikan politik berbeda dengan indoktrinasi politik yang lebih mengutamakan emosi dan mobilisasi politik. Pendidikan poltiik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara yang bertujuan melahirkan partisipasi pemilih yang rasional. Kandidat kepala daerah diberi waktu yang cukup untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, menawarkan program kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat, menawarkan solusi permasalahan dan hal ini merupakan bentuk “kontrak politik” yang tidak terlulis antara kandidat dengan masyarakat. Kebijakan ini mengarahkan kampanye yang berfungsi sebagai pendidikan politik.

Penutup

Kebijakan dasar yang menjadi arah pengaturan tentang kampanye pada Pilkada serentak 2015 ditujukan untuk mendekatkan kandidat kepala daerah dengan pemilih. Pemilih diajak untuk menilai kandidat berdasarkan visi, misi dan program yang ditawarkan melalui beragam interaksi kampanye yang bersifat dialogis dan komunikatif. Kampanye diarahkan sebagai wujud pendidikan politik yakni menjadikan pemilih yang cerdas dan rasional yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

*Dimuat pada harian Jambi Independent, 27 September 2015

Transisi Demokrasi di Indonesia

Posted on Updated on


IMG_2614Pemahaman kita terhadap dinamika politik lokal dalam masa transisi, tentu tidak bisa terlepas dari perubahan politik secara nasional pada masa itu, yaitu perubahan mendasar dari transisi sistem politik otoritarian di bawah kekuasaan Soeharto ke arah sistem politik yang demokratis di bawah kekuasaan Habibie.

Setelah ± 32 tahun berkuasa terhitung sejak 1968, akhirnya atas tuntutan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto (78 tahun) meletakan jabatan kepresidenannya, atau istilah yang digunakan “mengundurkan diri secara konstitusional”; menggunakan pasal 8 UUD 1945 dan mengalihkannya kepada Presiden B.J. Habibie, yang semula menduduki jabatan Wakil Presiden RI.

Soeharto dihujat dan dicap sebagai biang kerok krisis ekonomi yang merusak tatanan hidup masyarakat karena praktek-praktek K3N (kolusi, korupsi, kroniisme, dan nepotisme) yang ia lakukan, yang sangat menonjol justru di ujung masa keemasannya. Selama masa pemerintahannya, yang disebut “Orde Baru”, Soeharto telah “berhasil” menunjukkan warna kepemimpinannya, dengan beberapa karakteristik utama yang sangat menonjol[1], yaitu: 1). Lembaga Kepresidenan yang terlampau dominan; 2). Rendahnya kesetaraan di antara lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif (DPR), yudikatif (MA), BPK, dan DPA; 3). Rekruitmen politik yang tertutup; 4). Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan; 5). Kebijaksanaan publik yang tidak transparan; 6). Implementasi HAM yang masih rendah; 7). Sistem peradilan yang tidak independen.

Penderitaan politik bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Soeharto dari waktu ke waktu semakin mencapai klimaksnya, dan itu terjadi di pertengahan Mei 1998, tepatnya tanggal 21. Sejak tanggal itu pula seluruh “dosa-dosa politik” Soeharto diungkap dan terungkapkan secara jelas dan nyata. Genderang tuntutan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional yang ditabuh serentak oleh hampir seluruh elemen bangsa, dengan langgam yang sama dan agenda utama melengserkan Soeharto dari tahtanya adalah sebuah rasionalitas politik sebagai ijtihad politik untuk menatap masa depan ke arah yang lebih baik, yaitu politik yang merdeka, leluasa, transparan dan akuntabel. Lengsengnya Soeharto dari tahta kekuasaannya telah melahirkan format baru perpolitikan Indonesia. Mengapa terjadi perubahan format politik di Indonesia, Bagaimana kaitannya dengan perubahan dari rezim nepatrimonial ke rezim demokrasi? Apakah pola-pola rezim neopatrimonial masih ada pada rezim reformasi?

Read More…………

Teori Elite dan Kekuasaan

Posted on Updated on


photo8Ilmu politik sebagai suatu khazanah keilmuan ruang lingkup ranah pembahasannya dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) ranah, yaitu: pemikiran, kelembagaan, dan kekuasaan. Terkait hal terseebut, kajian tentang teori elit dan kekuasaan sampai sekarang masih relevan untuk dibahas. Sumbangsih paling besar teori ini terhadap ilmu politik adalah untuk memahami konfigurasi politik disuatu arena publik.

Melalui teori ini, seorang ilmuwan politik dapat memperikan penjelasan secara komprehensif konfigurasi kekuasaan dalam suatu arena dimana berbagai elit dapat berada dan bermain secara terbuka. Demos misalnya dengan gamblang menyajikan sejumlah hasil penelitiannya bahwa arena politik telah menjadi arena utama bagi aktor-aktor dominan. Ada kecenderungan menggunakan momentum dan instrumen demokrasi dalam masa transisi untuk mengkonversikan atau mentransformasi kekuasaan melalui pemanfaatan lembaga-lembaga peradilan, legislatif, dan eksekutif, meskipun ada sebagian kecil yang masih menggunakan model otoriter, sogokan, atau primordialisme semisal agama dan etnis. Hanya kalangan pro demokrasi yang tetap menggunakan aturan main demokrasi yang sesungguhnya dengan langsung berkutat pada masyarakat sipil dalam pengembangan aspek-aspek kebebasan sipil dan politik.[1]

Diidentifikasi aktor-aktor dominan berlatar belakang eksekutif dan perangkatnya dari tingkat pusat sampai lokal menjadi yang paling banyak (40%), diikuti politisi (17%), agen-agen represi – polisi, militer, dan premenisme (16%), pelaku bisnis, LSM plat merah, dan tokoh-tokoh informal lainnya (12%) dan lain sebagainya (2%) dengan memanfaatkan organ-organ negara (32%), unit-unit swakelola ditingkat masyarakat sipil (26%) yang terdiri dari (12%) lembaga-lembaga non profit, pengelolaan ruang publik (23%) dengan garapan hubungan kerjasama negara masyarakat (13%), dan terakhir adalah sektor bisnis terutama bisnis besar (18%).

Sedangkan pengaruh dan kekuasaan aktor dominan lebih banyak terjadi melalui patron-klien (26%). Menggunakan mesin organisasi hanya berada dibawah nya dengan angka (16%), jaringan (15%), popularitas (14%), organisasi komprehensif (10%), patronase alternatif (9%), kepemimpinan federatif (7%), dan lain-lain (2%).

Demos akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa perubahan yang terjadi di Indonesia adalah menuju pada demokrasi oligarkis dikarenakan pemusatan kekuasaan pada kelompok elit yang tidak aspiratif dan cenderung memanfaatkan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan dan kepentingan politiknya dibawah perlindungan negara.

Dalam penelitian tersebut, Demos tidak memberikan gambaran yang tegas mengenai perbedaan elit dan aktor dominan sehingga demokrasi oligarkis yang dimaksud cenderung dilihat secara prosedural – formal, apakah pemusatan kekuasaan pada aktor-aktor dominan yang secara kontekstual tampak dipermukaan atau pada sejumlah elit yang tersusun dalam sebuah konfigurasi yang ekslusif dan tidak terbatas pada pemangku-pemangku jabatan saja.

Satu hal yang menarik dan berbeda dari Demos adalah dalam studi Vedi R. Hadiz dan Robison ditunjukan secara jelas siapa yang menjadi elit di masa perubahan ini. Elit oligarkis masih memegang peran sentral dengan kekuasaan ekonomi yang mampu dimanfaatkan untuk bermain dalam arena politik.

Pemaparan Vedi R. Hadiz dan Richard Robison memang hanya melihat dari ranah ekonomi dengan metamorfosis kekuatan oligarki sehingga tidak melihat ranah lain yang mungkin saja mampu melakukan hal serupa. Namun hal itu dapat dipahami mengingat kekuatan oligarki ini pada masa orde baru telah membangun koalisi dengan sejumlah elit bahkan menjadi pusat dari kekuasaan elit di bawah Soeharto.

Terkait hal diatas, tulisan ini mencoba melihat secara lebih dekat, holistik dan komprhensif tentang bagaimana konsep elit dan kekuasaan baik dalam tataran konsep maupun praksisnya.

Read More………….

Pooling

Posted on


Perilaku Memilih Dalam Pilkada

Posted on Updated on


IMG_0581Perilaku memilih merupakan bentuk dari partisipasi politik dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dari demokrasi. Partisipasi politik – termasuk didalamnya partisipasi dalam pemilu – adalah tindakan seorang warga negara biasa yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik (Verba dan Nie, 1972). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan “perilaku” sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam definisi ini mengandung nilai bahwa perilaku merupakan reaksi terhadap stimulus baik secara internal (psikologis) maupun eksternal (sosiologis).

Berangkat dari definisi diatas, pertanyaannya kemudian adalah faktor-faktor atau rangsangan apa yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pilkada? Apa yang mempengaruhi pemilih lebih memilih kandidat A daripada kandidat B? dan apakah faktor-faktor tersebut bersifat tetap atau dapat berubah? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan yaitu: pendekatan sosiologis (mazhab colombia), pendekatan sosio-psilogis (mazhab Michigan dan pendekatan ekonomi (rational choice). Tulisan ini akan melihat ketiga pendekatan dalam perspektif Pemilu ditingkat lokal atau Pilkada.

Read More……..

Pelembagaan Partai Politik

Posted on Updated on


5Fenomena pelembagaan partai politik menjadi kajian yang menarik dalam studi politik. Sejarah tumbuh kembang partai politik di Indonesia ditandai oleh dua hal yaitu tokoh politik dan aliran politik. Banyak partai yang hadir pada masa lalu atau masa kini dibentuk oleh tokoh politik yang memiliki resource yang kuat. Partai politik juga dibentuk sebagai artikulasi kepentingan politik aliran, baik itu secara keagamaan atau politik.

Tipologi aliran politik seperti yang dirumuskan oleh Herbert Feith pada tahun 1960-an sudah tidak relevan lagi dalam memandang partai politik sekarang. Kecenderungan partai politik adalah menangkap semuanya (catch all), partai sekuler menjadi semakin agamis dan partai agamis bergerak menjadi nasionalis, partai massa berlomba menjadi partai kader dan partai kader memperbesar konstituennya menjadi partai massa.

Menurunnya fenomena politik aliran diatas tidak berlaku pada fenomena politik ketokohan. Partai politik yang dibentuk karena faktor kekuatan tokoh politik masih mengambil tempat dalam kancah politik sekarang, bahkan partai-partai tersebut mampu lolos ambang parlementary threshold untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Saiful Munjani (2010) menjelaskan bahwa hal ini memperlihatkan perilaku memilih masyarakat kita sangat dipengaruhi oleh faktor tokoh politik sentral di suatu partai, faktor identifikasi kepartaian yang selama dekade 1990-an menjadi faktor yang cukup berpengaruh menjadi kurang relevan lagi.

Sejarah pekembangan partai politik di Indonesia ditandai dengan hadirnya parpol sebagai sarana politik seorang tokoh politik untuk mengaktualisasikan kepentingan politik dirinya atau kelompoknya. Hal seperti ini juga dapat dilihat pada munculnya partai politik paska reformasi. Sebagian dari partai politik yang hadir di parlemen sekarang pada awal kemunculannya merupakan aktulasasi dari person individu tokoh politik. Ada yang masih menancapkan hegemoninya dan ada yang sudah melepaskan hegemoni politiknya secara perlahan.

Read More…….

Dilema Sistem Presidensial-Multipartai

Posted on Updated on


IMG_3543Mainwaring (2008) meyakini bahwa hanya empat negara penganut sistem presidensial yang berhasil dalam menciptakan pemerintah yang efektif dan stabil. Keempat negara tersebut adalah Amerika Serikat, Costa Rica, Columbia, dan Venezuela. Argumen ini memunculkan pandangan bahwa sistem multipartai tidak kompatibel dengan sistem presidensial sehingga sistem ini lebih cocok diterapkan dalam sistem pemerintahan yang berkarakter parlementer.  Sebaliknya sistem Presidensial lebih kompatibel dengan sistem dua partai, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Benarkah? Lalu bagaimana dengan konteks Indonesia?

Di Indonesia, periode pertama paska Pilpres (2004), pemerintahan SBY-JK menggalang koalisi besar – koalisi kerayatan – yang didukung 8 partai politik dengan total perolehan 403 kursi DPR atau sebesar 73%. Pada periode kedua pemerintahan SBY-Boediono menggalang koalisi yang lebih besar yakni 6 partai dengan total perolehan 423 kursi DPR atau sebesar 75%. Lalu bagaimana berjalannya pemerintahan SBY pada periode pertama dan kedua?

Kenyataannya pemerintahan SBY terjebak pada kondisi politik insentif. Presiden menggunakan politik transaksional, dimana loyalitas dukungan partai politik koalisi terhadap pemerintahan ditukar dengan insentif posisi kursi menteri di kabinet. Pemerintahan SBY menggunakan strategi menjatuhkan hukuman (punisment) terhadap partai politik yang dianggap tidak loyal dengan jalan reshufle kabinet atau memperbesar politik insentif dalam pembagian kekuasaan sehingga partai koalisi tetap loyal.

Model insentif ini dalam realitanya berjalan tidak efektif. Partai koalisi seringkali terbelah dalam menyikapi kebijakan presiden terutama kebijakan-kebijakan yang tidak populis dimata rakyat seperti kenaikan BBM. Selain itu, partai politik tetap saja melakukan manuver di Parlemen dengan beragam kepentingan sesaat yang akan diperjuangkan. SBY sebagai pemegang mandat secara langsung dari rakyat, tetap harus berjuang keras mengakomodir kepentingan politik koalisi pendukungnya. Keputusan-keputusan Presiden banyak “tersandera” oleh kepentingan koalisi pendukungnya. Partai-partai non-pemerintahan juga akan menggunakan wewenangnya di Parlemen sebagai alat untuk bernegosiasi dengan presiden. Dalam konteks semacam itu, hak angket, interpelasi  dan menyatakan pendapat bisa menjadi alat untuk bernegosiasi dengan presiden terutama dalam momentum politik tertentu (AA.GN Ari Dwipayana, 2011).

Read More…….